Resi Pengiriman

Untuk informasi produk dan harga yang lebih lengkap silahkan kunjungi website kami yang baru, Visit: www.ayunantali.com Terima kasih.

Lembaga-lembaga di Desa Tambakjati

1. PEMERINTAHAN DESA

Struktur organisasi pemerintahan desa
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

 Struktur kelembagaan pemerintah Desa Tambakjati seperti pada umumnya, sesuai dengan perundang-undangan. Setiap Kepala Urusan memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam menjalani tugas sebagai public service (pelayan publik). Sekretaris Desa bertugas dalam hal penertiban administrasi dan kegiatan birokrasi / dari meja ke meja. Sekretaris desa langsung menaungi dua bidang seperti bidang keuangan dan bidang umum.Kepala Urusan bagian Keuangan intinya bertugas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pembagian dana yang dimiliki desa untuk menjalankan program desa. Kepala Urusan bagian Umum intinya bertugas dalam penertiban administrasi umum, tata usaha, dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa serta mengarsipkan agenda rapat dan laporan. Selanjutnya beralih pada bidang-bidang yang tidak berkaitan dengan administrasi.. Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat bertugas untuk mengurusi masalah kesejahteraan seperti kemiskinan, kegiatan sosial, dan menaungi organisasi-organisasi seperi Posyandu, Karang Taruna, Majelis Ulama Desa (MUD). Dan yang paling berpengaruh dalam pembangunan desa secara ekonomi adalah bidang perekonomian dan pembangunan. Kaur dalam bidang ini menentukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan perekonomian desa.

2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota.
Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Wewenang BPD antara lain:

  • Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
  • Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
  • Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat 
3. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
 
   LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) adalah salah satu Lembaga yang berkedudukan di Desa/Kelurahan, melaksanakan tugas sebagai mitra kerja yang bekerja secara berdampingan dan bersinergi dengan aparatur pemerintah desa dan BPD, berfungsi sebagai penampung serta mewujudkan aspirasi dan kebutuhan warga dibidang pembangunan Desa/kelurahan, yang dibentuk oleh Peraturan Desa(Perdes) berdasarkan atas aspirasi dan kebutuhan warga.

LPM mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam bidang Pengelolaan pembangunan yang meliputi :

  1.     Menyusun rencana pembangunan yang aspiratif
  2.     Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
  3.     Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, dan
  4.     Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
Dalam menjalankan tugasnya LPM mempunyai Fungsi :
  1.     Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat,
  2.     Pengkoordinasian perencanaan pembangunan
  3.     Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemayarakatan yang ada di desa/kelurahan
  4.     Perencanaan kegiatan pembangunan secara pastisipatif dan terpadu, dan
  5.     penggalian dan pemanfaatan sumberdaya kelembagaan untuk pembangunan.
4. PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

Pembina Kesejehteraan Keluarga
 
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal akan "10 program pokok"-nya.

 10 Program Pokok PKK pada hakekatnya merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu :
  1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
  2. Gotong Royong
  3. Pangan
  4. Sandang
  5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
  6. Pendidikan dan Ketrampilan
  7. Kesehatan
  8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
  9. Kelestarian Lingkungan Hidup
  10. Perencanaan Sehat
5. Majelis Ulama Desa : Ustadz Yusuf
6. Majelis Ta`lim : Ketua : Ibu Hj. Hamsah 
 

Related Posts:

0 Response to "Lembaga-lembaga di Desa Tambakjati"

Posting Komentar